ANALISIS EKONOMI DAN SOSBUD KOTA BANDUNG

dikerjakan bersama DR, Anang Muftiadi.

PEREKONOMIAN KOTA BANDUNG DALAM KONSTELASI JAWA BARAT

Perkembangan dan pembangunan suatu kota saling berkaitan dengan jumlah, struktur dan dinamika penduduknya, tingkat sosial ekonomi serta luas wilayahnya. Jumlah penduduk yang banyak memerlukan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, sehingga semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula kebutuhan sarana dan prasarana di kota tersebut. Tingkat sosial ekonomi dapat membentuk watak dan kualitas kehidupan penduduk. Kota dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung dapat menimbulkan kekumuhan, sebaliknya kota dengan tingkat sosial ekonomi yang baik cenderung akan lebih teratur. Pada aspek luas wilayah, akan berkaitan dengan tingkat mobilitas dan interaksi antar penduduk. Ketiga hal tersebut di atas merupakan faktor penting dalam penentuan strategi pembangunan suatu kota.

Dalam sudut pandang tersebut, Kota Bandung dapat dikatakan pusat aktivitas perekonomian Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan Kota Bandung menjadi magnet penarik bagi kota-kota disekitarnya. Kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Bandung telah menyatu dan relatif sulit untuk dapat dibedakan secara jelas dengan masyarakat daerah tetangga. Selain itu, pasca dibukanya akses jalan tol langsung menuju Kota Jakarta, Kota Bandung telah menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) khususnya di masa akhir pekan. Hal ini berdampak semakin besarnya permintaan khususnya barang konsumsi dan jasa di Kota Bandung yang memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung.

Karena itu, analisis ekonomi Kota Bandung akan berkaitan erat dengan perkembangan daerah sekitarnya (Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung) serta Kota Jakarta. Bahkan kegiatan ekonomi masyarakat Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung sudah sedemikian menyatu, khususnya yang tinggal berdekatan dengan perbatasan kota. Kondisi ini dicirikan oleh penduduk yang dalam pergerakannya cenderung memusat ke Kota Bandung baik untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Karena itu, sebenarnya memisahkan secara administratif untuk kegiatan ekonomi Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung relatif sulit karena keduanya secara empiris saling berkaitan yang melebur (aglomerasi) dalam kesatuan daerah Bandung Metropolitan.

Gambar 1. Kontribusi Kegiatan Ekonomi Kota Bandung
dan Sekitarnya terhadap Ekonomi Jawa Barat Tahun 2006

Kawasan Bandung Metropolitan memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian Jawa Barat. Kawasan Bandung Metropolitan memberikan kontribusi sebesar 21% dari total PDB Jawa Barat, dimana Kota Bandung sendiri memiliki kontribusi terbesar yakni 10,03% dari perekonomian Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga tergolong tinggi, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan bahkan nasional. Pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 7,83% dan diperkirakan pada tahun 2007 mencapai 8,24%. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota Bandung adalah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Barat maupun di Indonesia.

Gambar 2. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung dan Jawa Barat tahun 2004-2007 (%)

STRUKTUR EKONOMI KOTA BANDUNG

Nilai PDRB Kota Bandung pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.51,3 trilyun dengan tingkat PDRB per kapita sebesar Rp.22.640.000,-. Tingkat pendapatan perkapita ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Aktivitas ekonomi Kota Bandung, sebagian besar bersumber dari dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sekitar 36,4% dari seluruh kegiatan ekonomi di Kota Bandung, disusul oleh sektor industri pengolahan sekitar 29,8%. Sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi sekitar 10,8% demikian juga dengan sektor jasa-jasa. Pembentukan investasi di Kota Bandung pada tahun 2007 mencapai Rp.5,4 trilyun, meningkat dari tahun sebelumnya Rp.4,2 trilyun.

Sebagai pusat perekonomian Jawa Barat dan sekaligus sebagai kota tujuan wisata dan pendidikan, aktivitas ketenagakerjaan di Kota Bandung pada umumnya adalah pada sektor jasa dan perdagangan. Pada tahun 2007, 36,7% penduduk Kota Bandung bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sebanyak 24,9% tenaga kerja Kota Bogor bekerja di sektor jasa yang meliputi jasa pemerintahan umum dan swasta. Walaupun menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbesar, namun bila dibandingkan dengan jumlah produksi ekonomi, maka produktivitas tenaga kerja di sektor jasa-jasa jauh lebih rendah dibandingkan sektor lainya. Kondisi ini menunjukkan pekerja sektor jasa yang di dalamnya meliputi jasa pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan relatif mendapat tingkat pendapatan atau kesejahteraan yang relatif rendah atau distribusi pendapatan di sektor ini tidak merata. Selain itu ada kemungkinan sektor jasa-jasa menampung banyak tenaga kerja kurang produktif, sehingga ada potensi pengangguran semu cukup besar pada sektor ini.

Gambar 3. Kontribusi Sektor Ekonomi dan Persentase Serapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kota Bandung Tahun 2007 (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2007 Kota Bandung sebesar 49,44%. Angka ini jauh di bawah TPAK Jawa Barat yang mencapai 62,51%. TPAK Kota Bandung yang masih rendah disebabkan oleh struktur penduduk Kota Bandung yang walaupun lebih didominasi oleh penduduk pria (50,77%), namun pada usia produktif struktur penduduk Kota Bandung justru lebih didominasi oleh perempuan (50,95%), atau dengan kata lain jumlah penduduk pria yang besar lebih banyak pada penduduk usia yang tidak produktif. Selain itu, sebagai salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia, menjadikan penduduk usia sekolah di Kota Bandung sebagian besar memilih untuk tidak berada di dalam angkatan kerja. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung yang terlibat dalam angkatan kerja cenderung lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Permasalahan lain, walaupun TPAK Kota Bandung tidak terlalu besar, jumlah pengganguran terbuka Kota Bandung justru tergolong tinggi. Pada tahun 2007 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung mencapai 21,92%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan TPT Jawa Barat yang mencapai 13,08% pada tahun 2007. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa perekonomian Kota Bandung telah terintegrasi dengan perekonomian daerah sekitarnya (Metropolitan Bandung). Sehingga walaupun TPAK di Kota Bandung cenderung lebih rendah, tetap tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena sebagian kebutuhan tenaga kerja di Kota Bandung telah dipenuhi oleh pekerja dari penduduk daerah penyangga Kota Bandung.

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung

Selanjutnya dapat dianalisis tentang PDRB per kapita sebagai pendekatan untuk perhitungan rata-rata pendapatan penduduk walaupun relatif kurang tepat. Dari tahun 2003-2007, PDRB perkapita penduduk Kota Bandung mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup pesat yakni rata-rata, mengalami peningkatan mencapai 20% setiap tahunnya. Hal ini semakin menunjukkan eksistensi Kota Bandung sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Selain itu, walaupun meningkat dengan pesat, pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung relatif merata dirasakan oleh penduduknya. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pemerataan pendapatan di Kota Bandung yang relatif lebih baik daripada pemerataan pendapatan Jawa Barat maupun Nasional. Pada tahun 2005 koefisien gini ratio Kota Bandung sebesar 0,159, nilai ini lebih rendah dari koefisien gini ratio Jawa Barat yang sebesar 0,191 maupun tingkat nasional yang mencapai 0,39. Artinya distribusi pendapatan di Kota Bogor relatif lebih merata dibandingkan kabupaten/kota di Jawa Barat maupun secara nasional.

Gambar 4. Koefisien Gini Kab/Kota Jawa Barat

Intensitas kegiatan ekonomi pada umumnya berbeda-beda menurut lokasinya. Intensitas ini juga terkait dengan penggunaan lahan yang ada di area tersebut. Lahan yang memiliki intensitas kegiatan ekonomi tinggi secara perlahan akan menggeser penggunaannya dari permukiman menjadi area komersial. Dalam situasi ini, umumnya kebutuhan lahan semakin didorong oleh upaya pencapaian produktivitas ekonomi yang lebih tinggi atas lahan tersebut.

Struktur ekonomi Kota Bandung, terutama berasal dari kegiatan sektor jasa (tersier) dan sektor industry pengolahan (sekunder). Tingkat produktivitas ekonomi lahan untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi yang ada di Kota Bandung secara umum dapat dianalisis dengan nilai produktivitas lahan per km2. Semakin tinggi nilai produktivitas ekonomi, menunjukkan bahwa setiap km2 area di daerah tersebut memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi bila dibandingkan daerah lainnya. Tingkat produktivitas lahan dapat dibedakan ke dalam nilai bruto (kotor) dan neto (bersih). Nilai produktivitas ekonomi lahan bruto menunjukkan nilai produktivitas ekonomi rata dari seluruh lahan di suatu wilayah, atau tidak spesifik mengacu pada lahan-lahan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi saja. Tingkat produktivitas ekonomi lahan ini dapat diklasifikasi menurut kecamatan yang ada di Kota Bandung.

Pada tahun 2002 nilai produktivitas ekonomi lahan (bruto) Kota Bandung adalah Rp.126 milyar per km2 dan terus mengalami peningkatan, hingga tahun 2007 mencapai Rp.307 milyar per km2. Kenaikan nominal nilai produktivitas lahan ini relatif sangat cepat dalam masa 5 tahun tersebut, yaitu rata-rata tumbuh 19,54% pertahun. Namun bila mempertimbangkan adanya tingkat inflasi atau produktivitas ekonomi riil, maka pada dasarnya rata-rata pertumbuhan lebih lambat, yaitu 7,68% pertahun. Kenaikan produktivitas nominal yang tinggi dapat menjadi indikasi tuntutan produktivitas ekonomi yang lebih tinggi atau dapat menurunkan daya saing ekonomi. Artinya dibutuhkan biaya investasi dan operasional yang lebih tinggi per luasan lahan tertentu. Perkembangan produktivitas ekonomi lahan (bruto) di Kota Bandung dari tahun 2002-2007 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini,

Gambar 5. Produktivitas Ekonomi Lahan Bruto
Kota Bandung Tahun 2002-2007

Selanjutnya nilai produktivitas ekonomi lahan bruto di Kota Bandung, khususnya pada tahun 2006 dapat dikelompokkan menurut Kecamatan. Pengelompokkan ini dapat menunjukkan kecamatan yang memiliki intensitas kegiatan ekonomi tinggi dalam konsep ruang wilayah. Intensitas ekonomi per luasan wilayah yang relatif tinggi di Kota Bandung adalah Cicendo, Andir, Astanaanyar dan Babakan Ciparay. Kecamatan yang tergolong sedang antara lain Bandung Wetan, Bandung Kulon, Ujungberung, Regol, Kiaracondong, Batununggal, Cibeunying Kidul, Bojongloa Kidul, Sukajadi dan Gedebage. Secara faktual, kecamatan-kecamatan tersebut menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi penting di Kota Bandung. Keberadaan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut dapat mendorong pergerakan penduduk untuk bekerja atau beraktivitas ekonomi. Dengan demikian posisi kecamatan ini dapat menjadi pembangkit pergerakan penduduk.

Tabel 2. Klasifikasi Kecamatan Menurut
Produktivitas Ekonomi Lahan Bruto Tahun 2006

Nilai produktivitas ekonomi lahan Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh sektor perdagangan dan jasa. Wilayah yang memiliki kontribusi yang besar dari kedua sektor tersebut hampir dapat dipastikan memiliki produktivitas ekonomi lahan yang tinggi. Sedangkan sektor pertanian dinilai tidak memberikan nilai ekonomi yang signifikan terhadap lahan. Hal ini terlihat dari wilayah dengan konsentrasi pertanian yang tinggi justru tidak memiliki produktivitas ekonomi lahan yang tinggi. Secara lebih lengkap sebaran kegiatan ekonomi Kota Bandung dijabarkan dalam gambar berikut.

Gambar 6. Sebaran Kegiatan Ekonomi Kota Bandung

Selain itu, dapat dianalisis antara kecamatan dengan intensitas kegiatan ekonomi tinggi dengan tingkat kepadatan penduduknya. Dengan dasar klasifikasi adalah rata-rata kepadatan penduduk per km2 dan produktivitas ekonomi per km2, maka dapat diperoleh informasi klasifikasi sebaran penduduk dan aktivitas perekonomian Kota Bandung. Kecamatan Bandung Wetan, Cicendo dan Ujungberung termasuk kecamatan dengan produktivitas ekonomi tinggi, namun tingkat kepadatan penduduk di bawah rata-rata. Daerah-daerah seperti ini dapat menjadi orientasi pergerakan kerja penduduk. Selanjutnya kecamatan Andir, Astanaanyar, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kidul, Cibeunying Kidul, Kiaracondong, Regol dan Sukajadi termasuk memiliki intensitas kegiatan ekonomi tinggi termasuk pula pusat kepadatan penduduk. Posisi kecamatan di atas dapat dituangkan ke dalam gambar berikut ini,

Gambar 7. Sebaran Penduduk dan Kegiatan Ekonomi Kota Bandung

Dari hasil sebaran penduduk dan kegiatan ekonomi Kota Bandung tersebut dapat terlihat bagaiman pola pergerakan penduduk tidak hanya terjadi di dalam Kota Bandung sendiri, namun turut pula melibatkan penduduk dari daerah sekitar (Metropolitan Bandung). Hal ini harus diantisipasi dengan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang lebih memadai untuk dapat menampung aktivitas pergerakan penduduk tersebut tanpa menyebabkan terjadinya kemacetan arus transportasi baik dalam Kota Bandung sendiri maupun daerah perbatasan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat, penduduk yang terdidik, dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah (tingkat Man Power Kota Bandung mencapai 73,74%, hal ini belum termasuk daerah sekitar Metropolitan Bandung) membantu Kota Bandung sebagai Kota yang cocok digunakan sebagai tempat investasi. Hal ini turut dibuktikan melalui hasil survei tingkat kepuasan dan rekomendasi investasi yang dilakukan oleh Majalah Swa pada tahun 2009, mendudukan Kota Bandung sebagai kota kedua yang paling banyak direkomendasikan sebagai tujuan investasi setelah Kota Pekanbaru. Tingkat kepuasan dan rekomendasi yang tinggi menjadi peluang yang sangat besar bagi Kota Bandung untuk mengembangkan diri menjadi kota jasa yang Bermartabat. Untuk itu, perlu persiapan yang matang untuk menyambut perkembangan Kota Bandung menjadi kota jasa yang metropolitan. Pembangunan hunian vertikal mau tidak mau harus dijadikan tren gaya hidup baru guna mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang semakin besar. Selain itu, Kota Bandung memerlukan reformasi dan penataan kembali pola transportasi masal yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya stagnasi akibat kelebihan beban angkutan dibandingkan volume jalan yang ada.

Gambar 8. Persepsi Pengusaha dalam Kota Tujuan Investasi

SOSIAL DAN BUDAYA

Kesejahteraan penduduk secara umum dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu derajat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sebagai indikator utama, pada dasarnya IPM adalah berfungsi sebagai indikator impact, yaitu terbentuk karena banyak aspek pembangunan yang dilakukan. Pada tahun 2007 IPM Kota Bandung mencapai 78,09, dibentuk oleh indeks kesehatan sebesar 80,65, indeks pendidikan sebesar 89,60, dan indeks daya beli masyarakat sebesar 64,04. Indeks tertinggi adalah indek pendidikan yang semakin mengukuhkan Kota Bandung sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia.

Tabel 3. Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Bandung Tahun 2004-2007

Kecamatan Sukasari tercatat sebagai kecamatan dengan nilai IPM terbaik yakni 81,03. Sebaliknya Kecamatan Kiaracondong memiliki nilai IPM terendah yakni 76,69. Walaupun demikian, berdasarkan kriteria UNDP, tingkat IPM yang mencapai Kecamatan Kiaranconding yang sebesar 76,69, telah mencapai status pembangunan manusia pada tingkat menengah atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kota Bandung dapat dikatakan sudah cukup baik dalam hal kesehatan, pendidikan dan daya belinya.

Gambar 9 Pencapaian Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Bandung

Pada tahun 2004 IPM Kota Bandung mencapai 77,17 dan sampai dengan tahun 2007 relatif tumbuh sangat lambat. Mengikuti pola tersebut, dapat diproyeksikan IPM sampai dengan tahun 2013. Struktur IPM Kota Bandung bervariasi menurut aspeknya. Indeks Pendidikan adalah indeks tertinggi, sedangkan Indeks Daya Beli adalah indeks terendah. Berdasarkan data yang ada, Indeks Kesehatan adalah indeks yang diperkirakan dapat mengalami pertumbuhan paling cepat. Bila pada tahun 2007 adalah sekitar 80, maka ada kemunngkinan dapat mengalami peningkatan hingga 91, atau sedikit lebih rendah daripada indeks pendidikan. Indeks pendidikan walaupun mengalami peningkatan, namun peningkatan relatif lambat. Perkembangan yang mengkuatirkan adalah Indeks Daya Beli, yang terdapat kecenderungan mengalami penurunan karena beberapa ancaman, misalnya inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak dan perubahan-perubahan ekonomi makro lain yang menyebabkan penurunan daya beli.

Lebih lanjut, sebaran tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung dijabarkan dalam gambar berikut:

Gambar 10. Sebaran Kesejahteraan Penduduk Kota Bandung

Dari sebaran tersebut dapat terlihat bagaimana, tingkat kesejahteraan wilayah utara dan timur Kota Bandung relatif lebih baik daripada wilayah selatan dan barat. Hal ini menunjukkan masih diperlukan upaya pemerataan pembangunan Kota Bandung khususnya di daerah selatan Kota Bandung yang relatif masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Kota Bandung.

PROSPEK DAN KEBUTUHAN PERUMAHAN JANGKA MENENGAH DI INDONESIA 2010 - 2014.

Tempat tinggal dan lingkungan yang layak merupakan hak dasar manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H. Pembangunan perumahan dalam rangka memenuhi hak tersebut dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, agar mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau.

Pembangunan perumahan akan sangat dipengaruhi dari dua sisi, yakni sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply). Dari sisi permintaan, rumah merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap pertumbuhan kebutuhan atas rumah. Selain dari sisi kuantitas yang tersedia, kebutuhan atas rumah juga mencakup kebutuhan atas prasarana, sarana, dan utilitas yang baik dan didukung dengan lingkungan yang sehat.

Dari sisi penawaran (supply) pembangunan perumahan akan digerakkan oleh tiga pelaku utama yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peran ketiga pelaku tersebut dapat dilihat melalui beberapa variabel makroekonomi yang akan mewakili ketiga unsur pelaku pembangunan tersebut. Peran pemerintah dalam pembangunan perumahan diwujudkan melalui belanja perumahan dan fasilitas umum, masyarakat melalui konsumsi rumah tangga terhadap rumah dan perlengkapan rumah tangga, sedangkan peran swasta dapat diwakili melalui variabel laju pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertumbuhan investasi maupun pertumbuhan tingkat output yang dihasilkan dalam perekonomi.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana pembangunan perumahan secara sederhana dapat dilakukan melalui bentuk model makroekonomi sebagai berikut:

〖Rumah〗_t= ∝_0+ ∝_1 〖Gov〗_t+ ∝_2 〖Mas〗_t+ ∝_3 〖LPE〗_t+ϵ_t

Dimana:
Rumah : Jumlah Rumah Terbangun
Gov : Pengeluaran pemerintah untuk perumahan dan fasilitas umum
Mas : Pengeluaran Masyarakat untuk rumah dan perlengkapan rumah tangga
LPE : Laju pertumbuhan ekonomi
α : Konstanta
t : Waktu (tahun)

Kebutuhan Perumahan Jangka Menengah

Pada tahun 2004, jumlah kekurangan rumah (backlog) di Indonesia mencapai 5,8 juta unit. Nilai ini diperkirakan meningkat menjadi 7,4 juta unit pada tahun 2009 akibat pembangunan perumahan tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Untuk itu, guna menurunkan angka backlog yang ada, pembangunan perumahan harus mampu menyamai tingkat pertumbuhan rumah tangga serta jumlah backlog yang ingin diselesaikan.

Sepanjang periode 2010 – 2014, pertumbuhan rumah tangga baru diperkirakan akan mencapai 3,54 juta rumah tangga. Dengan demikian dengan target penurunan backlog sebesar 25% atau 1,84 juta rumah pada periode RPJM 2010 – 2014, maka kebutuhan pembangunan perumahan pada periode 2010 – 2014 akan mencapai 5,39 juta unit.

Tabel 1. Kebutuhan Pembangunan Perumahan 2010 – 2014

sumber: Hasil Perhitungan (2009)

Prospek Ekonomi Jangka Menengah

Sebagaimana model makroekonomi sederhana yang telah dibangun diatas, untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah jangka panjang akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemerintah dan masyarakat atas perumahan dan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara makro perkembangan perekonomian dunia yang memburuk dan belum munculnya tanda-tanda akan segera berakhirnya krisis global menyebabkan prospek perekonomian Indonesia ke depan masih diliputi oleh nuansa ketidakpastian yang tinggi. Dampak krisis dipastikan akan memberikan tekanan yang cukup signifikan, tidak saja pada perekonomian domestik jangka pendek, namun juga akan mempengaruhi lintasan variabel-variabel kunci ekonomi makro dalam jangka menengah.

Walau demikian, perekonomian Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan akan tetap bergerak dalam lintasan pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi, namun mampu dibarengi dengan tetap terkendalinya tingkat inflasi. Permintaan domestik diperkirakan akan tetap menjadi kekuatan utama pertumbuhan ekonomi, seperti yang telah ditunjukkan dalam satu dasawarsa terakhir. Sementara itu, kinerja ekspor juga akan kembali mengalami penguatan sejalan dengan mulai bangkitnya perekonomian global. Kuatnya sisi permintaan ini mampu diimbangi dengan meningkatnya daya dukung kapasitas perekonomian, sehingga mampu menjaga kecukupan di sisi produksi. Terjaganya keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran inilah yang merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan perekonomian mampu terus tumbuh tanpa harus mengorbankan stabilitas harga.

Dengan adanya optimisme keberhasilan implementasi kebijakan penanganan krisis di berbagai negara terutama di negara maju seperti AS dan negara-negara di kawasan Eropa, perekonomian dunia diperkirakan mulai mengalami rebound pada tahun 2010. Ekspansi perekonomian dunia tersebut diharapkan terus berlanjut secara bertahap hingga tahun 2014. Untuk Indonesia, keberhasilan implementasi paket stimulus fiskal yang berspektrum jangka pendek terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan dampak krisis, juga menjadi pijakan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan program perbaikan ekonomi dalam jangka menengah.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, perekonomian Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 diprakirakan dapat tumbuh masing-masing pada kisaran 5,7 - 6,7% dan 6,0 - 7,0%. Sementara itu, laju inflasi pada tahun 2013 dan 2014 diprakirakan akan berada dalam kisaran 4,4 - 5,4% dan 4,0 - 5,0%, serta pertumbuhan ekspor pada 2014 diperkirakan mencapai 10,5-11,5%.

Tabel 2. Proyeksi Perekonomian Indonesia 2010 – 2014

Kebutuhan Anggaran Pembangunan Perumahan

Kebutuhan anggaran pembangunan perumahan akan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan itu sendiri. Anggaran pembangunan perumahan tersebut kemudian akan disalurkan melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagai pelaksana tugas perumahan di Indonesia.

Dalam pembahasan ini, akan disusun dua skenario kebutuhan anggaran pembangunan perumahan. Skenario pertama adalah skenario pertumbuhan anggaran berdasarkan proyeksi ekonomi jangak menengah Indonesia. Skenario ini disusun untuk memprediksi seberapa besar jumlah rumah yang akan terbangun berdasarkan asumsi kenaikan konsumsi perumahan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan proyeksi pertumbuhan jangka menengahnya. Dalam skenario ini turut diperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga dapat diestimasi berapa banyak rumah yang dapat dibangun dengan sumber daya yang tumbuh berdasarkan proyeksi perekonomian jangka menengah. Dengan demikian, dapat diketahui berapa besar tingkat pencapaian pembangunan yang realitis yang dapat terealisasi dibandingkan kebutuhan rumah yang harus disediakan guna mendapatkan kondisi yang ideal.

Skenario kedua adalah skenario kebutuhan anggaran pembangunan pemerintah yang ideal. Skenario ini disusun untuk memprediksi seberapa besar anggaran perumahan yang dibutuhan oleh pemerintah agar dapat memenuhi target pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas ketersediaan perumahan yang ideal. Dalam skenario ini ditentukan jumlah rumah yang ingin dicapai serta pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat sesuai dengan hasil proyeksi jangka menengah. Dengan demikian dapat diketahui seberapa besar kebutuhan dana yang harus dianggarkan oleh pemerintah serta seberapa besar anggaran yang dibutuhkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagai pelaksana fungsi bidang perumahan di Indonesia.

Skenario 1 : Target Baseline

Proyeksi jangka menengah Indonesia menunjukkan adanya trend peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2014 perekonomian Indonesia diyakini mampu tumbuh pada kisaran 6,0 – 7,0% yang didorong oleh perbaikan kondisi perekonomian dunia serta penguatan permintaan domestik. Hal tersebut diyakini pula akan mampu mendorong konsumsi masyarakat sehingga trend pertumbuhannya akan semakin baik dan mencapai 5,1 - 6,1% pada akhir tahun 2014. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan akan semakin menurun yang disebakan oleh arah kebijakan fiskal yang mengedepankan tercapainya sustainabilitas fiskal (seperti tertuang dalam Kerangka APBN Jangka Menengah-APBN 2009). Dengan kondisi yang demikian, pengeluaran pemerintah yang terdiri atas pengeluaran konsumsi dan investasi diperkirakan mengalami trend pertumbuhan yang menurun dan akan tumbuh pada kisaran 3,8 - 4,8% pada tahun 2014.

Berdasarkan proyeksi perekonomian jangka menengah tersebut, secara umum pengeluaran pembangunan bidang perumahan dan fasilitas umum yang dapat direalisasikan oleh pemerintah akan sebesar Rp. 110,72 Triliun sepanjang periode 2010 – 2014. Nilai tersebut, bila melihat rata-rata peran dan bagian Kementerian Perumahan Rakyat terhadap pembanguan perumahan dan fasilitas umum (secara rata-rata hanya sebesar 5,58% dari anggaran pembangunan perumahan dan fasilitas umum) maka jumlah dana yang dapat disediakan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat akan mencapai Rp. 6,18 Triliun untuk jangka waktu 2010 – 2014.

Dengan anggaran sebesar itu, sepanjang periode RPJM 2010 – 2014 diperkirakan akan tercapai pembangunan perumahan sebanyak 2,38 juta unit. Pencapaian ini hanya mampu memenuhi 43,77% dari target kebutuhan pembangunan perumahan pada periode tersebut. Tidak terpenuhinya target pembangunan RPJM ini, akan berdampak pada meningkatnya jumlah backlog menjadi 8,56 juta unit pada akhir tahun 2014.

Skenario 2 : Target Ideal

Dalam skenario ini, dilakukan pembalikan arah dimana jumlah rumah terbangun akan ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan target kebutuhan pembangunan perumahan pada periode RPJM 2010 – 2014 sehingga kemudian dapat diketahui berapa besar dana pembangunan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi target tersebut. Adapun variabel lain, seperti konsumsi masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi diasumsikan akan tumbuh sesuai dengan proyeksi perekonomian jangka menengah.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk dapat memenuhi target pembangunan perumahan sebanyak 5,39 juta unit pada periode RPJM 2010 – 2014, total anggaran pembangunan perumahan dan fasilitas umum yang harus disediakan oleh pemerintah mencapai Rp. 368,5 Triliun. Dari dana tersebut maka kebutuhan anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk dapat memenuhi target RPJM mencapai Rp. 20,57 Triliun sepanjang periode 2010 – 2014. Besaran dana tersebut dengan asumsi bahwa tidak terjadi perubahan Tupoksi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Sehingga apabila terjadi penambahan Tupoksi seperti penugasan penanganan permukiman kumuh, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan tentu akan semakin besar dari nilai tersebut.

Anggaran ini 3,3 kali lebih besar dibandingkan jumlah anggaran yang mampu disediakan oleh pemerintah berdasarkan kondisi perekonomian jangka menengah (skenario 1). Padahal jumlah rumah yang terbangun dengan dana tersebut hanya 2,3 kali lebih besar dibandingkan skenario 1. Perbedaan antara peningkatan jumlah anggaran dengan jumlah pencapaian pembangunan antara skenario 1 dan skenario 2, disebabkan dalam skenario 2 kondisi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat adalah sama dengan kondisi pada skenario 1. Sehingga setiap usaha untuk dapat meningkatkan jumlah pembangunan perumahan dari kemampuan skenario 1, seluruhnya harus ditanggung oleh dana pemerintah karena sektor lainnya sudah mencapai nilai optimalnya. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan proporsi dana yang jauh lebih besar dibandingkan hasil pembangunan yang akan diperoleh.

Tabel 3 Perbandingan Kebutuhan Anggaran Kemenpera
dan Pencapaian Pembangunan Perumahan

sumber: Hasil Perhitungan (2009)

Kesimpulan

Secara umum, bila dilihat dari prospek perkembangan perekonomian dalam jangka menengah, anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang mampu disediakan oleh pemerintah sepanjang periode RPJM 2010 – 2014 adalah sebesar Rp. 6,18 Triliun. Dengan anggaran sebesar tersebut, pembangunan perumahan yang dapat direalisasikan diperkirakan akan mencapai 2,36 juta unit atau hanya 43,77% dari target pembangunan sepanjang periode RPJM 2010 – 2014. Selain itu dengan pencapaian sebesar itu, jumlah kekurangan rumah (backlog) pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 8,56 juta unit. Untuk dapat memenuhi target pembangunan perumahan yang diamanatkan yakni menurunkan 25% angka backlog pada akhit tahun 2014, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memerlukan anggaran sebesar Rp. 20,57 Trilun sepanjang periode 2010 – 2014.

Aspek Ekonomi TBT: Masyarakat Tak Hanya Butuh Lemon!

I. Mengapa TBT Diperlukan?

Standard dan label dapat muncul secara sukarela di sektor swasta sebagai alat diferensiasi produk dalam lingkungan persaingan kompetitif. Namun perlu ditekankan bahwa terjadinya kegagalan pasar yang disebabkan akibat adanya informasi yang tidak sempurna memerlukan standard, regulasi teknis, dan kebutuhan pelabelan sebagai tujuan kebijakan domestik yang murni berhubungan dengan perlindungan konsumen yang secara tidak sengaja dapat membatasi impor.

Kedua, peraturan intervensi dalam upaya perlindungan konsumen yang menjadi tugas pemerintah, dalam kenyataannya mungkin dilakukan sebagai kedok untuk melakukan perlindungan kepada industri domestik dari persaingan terhadap produk impor. Untuk membedakan apakah ukuran restriksi yang diterapkan merupakan murni bagi perlindungan konsumen dengan yang didisain untuk melakukan perlindungan industri domestik, dalam pelaksanaannya, dapat saja menimbulkan keteganggan dalam perdagangan.

TBT Agreement bertujuan untuk meyakinkan bahwa standard, regulasi teknis, pengujian dan prosedur sertifikasi tidak berubah menjadi hambatan bagi perdagangan internasional yang tidak diperlukan. kesepakatan tersebut mengakui hak suatu negara untuk mengadopsi standard yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan domestik yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, lingkungan, binatang, tumbuhan, dan keselamatan manusia. Namun tidak untuk upaya perlindungan industri domestik yang dapat melahirkan persaingan perdagangan yang tidak sehat antara mitra dagang WTO.

Dengan menggunakan prinsip dasar GATT yakni non-discrimination melalui most-favored nation dan national treatment, regulasi teknis dan standard tidak dapat digunakan untuk menghalangi impor barang akibat adanya preferensi atas suatu negara.

II. Aspek Ekonomi TBT.

Pelabelan (melalui sertifikasi standar) menurunkan biaya informasi bagi konsumen. Beberapa bentuk label memiliki proteksi langsung terhadap konsumen seperti persyaratan label yang ada di produk makanan maupun peringatan kesehatan dalam rokok. Selain itu, beberapa bentuk label berhubungan dengan beberapa informasi yang menyangkut persoalan etika, seperti penggunaan tenaga kerja anak dan lainnya.

Sisi ekonomi dari penerapan label dan standard teknis adalah untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat dari adanya informasi yang tidak sempurna dan eksternalitas negatif. Pelabelan juga digunakan untuk perbaikan ketidakadilan dalam akses terhadap informasi. Karena informasi yang ada tidak sempurna, pasar akan menghasilkan dampak yang tidak efisien.

Jika konsumen tidak memiliki keyakinan tentang kualitas yang sebenarnya dari suatu barang, maka harga yang ingin dibayarkan (willingness to pay) turut menjadi tidak pasti. Kondisi ini biasanya akan berdampak pada rata-rata harga pasar yang lebih rendah dan akan mengurangi insentif bagi penjual dengan kualitas baik untuk masuk ke pasar, sehingga pasar akan didominasi oleh barang-barang berkualitas buruk (“lemons”).

Sementara itu dari sisi produsen, kepentingan untuk menggunakan label adalah untuk memastikan bahwa penjualan yang dilakukan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Tingkat kepuasan konsumen atas suatu barang biasanya ditentukan dari pengalaman penggunaan barang tersebut. Sehingga penjual akan tidak berinsentif untuk melakukan kecurangan pada pasar yang penjualan berlaku secara berkelanjutan (repeated purchase market) atau adanya kebebasan konsumen untuk keluar dari pasar dan menginformasikan kualitas produk tersebut kepada konsumen yang lainnya. Oleh karena itu, sertifikasi (pelabelan) yang akurat dan kredibel akan meningkatkan efisiensi pasar melalui pengalokasian sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen.

Namun, pasar akan gagal dalam rangka melaksanakan sertifikasi yang bertujuan untuk mengunggkapkan kualitas sebenarnya dari suatu barang dan jasa apabila nilai informasi bagi konsumen (yang ditandai melalui keingginan untuk membayar) lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menyediakan informasi tersebut. Kegagalan juga dapat terjadi bila kualitas yang buruk terjadi pada seluruh kategori produk, sehingga tidak ada insentif bagi produsen untuk menutupi kekurangan dari produknya.